Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan untuk memenuhi hak-hak yang dimiliki baik dari debitur (konsumen) maupun kreditur (PT Mandala Multifinance Tbk). Sehingga kedua belah mendapatkan perlindungan atas musnahnya benda jaminan fidusia yang mana sering terjadi kerugian atas terjadinya kehilangan kendaraan bermotor karena pencurian. Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur maupun kreditur atas musnahnya objek jaminan fidusia yang diasuransikan dan upaya kreditur atas debitur tidak memenuhi prestasi terkait terhadap musnahnya benda jaminan fidusia bagi yang telah diasuransikan. Metode penelitian penulisan Skripsi ini menggunakan metode yuridis emperis sedangkan untuk metode pende...
Skripsi ini dilatar belakangi risiko kredit multiguna bermasalah dengan jaminan surat keputusan peng...
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan Penerima Jaminan Fidusia...
Hukum jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tersebut dibuat dan diberl...
PT. Multindo Auto Finance dalam memberikan pinjaman mewajibkan adanya jaminan yang dilegalisasi oleh...
Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dalam pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa “P...
Pemberian kredit dilakukan melalui perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit antara pemberi ut...
Tesis ini berjudul ‘‘Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Atas Hilangnya Bukti Kepemilikan Objek Jami...
Kredit merupakan salah satu layanan yang dapat diberikan oleh bank. Dalam pemberian kredit, kreditur...
Penundaan Kewajiban Utang (PKPU) adalah merupakan suatu proses untuk debitur merestrukturisasi utan...
Didalam pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia atas benda persediaan diawali dengan dibuatnya perja...
Objek jaminan fidusia sering digunakan dalam transaksi keuangan untuk memberikan keamanan kepada kre...
Kondisi empiris pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha cabang Malang terkait pengalihan objek jaminan ...
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah mengatur mengenai ketentuan-ketentua...
ABSTRAK Pasal 613 KUHPerdata menjelaskan penyerahan yang dilakukan dengan membuat akta yang disebut ...
Saat ini lembaga pembiayaan konsumen ini sangat diminati oleh para konsumen didasarkan pada alasan-a...
Skripsi ini dilatar belakangi risiko kredit multiguna bermasalah dengan jaminan surat keputusan peng...
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan Penerima Jaminan Fidusia...
Hukum jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tersebut dibuat dan diberl...
PT. Multindo Auto Finance dalam memberikan pinjaman mewajibkan adanya jaminan yang dilegalisasi oleh...
Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dalam pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa “P...
Pemberian kredit dilakukan melalui perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit antara pemberi ut...
Tesis ini berjudul ‘‘Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Atas Hilangnya Bukti Kepemilikan Objek Jami...
Kredit merupakan salah satu layanan yang dapat diberikan oleh bank. Dalam pemberian kredit, kreditur...
Penundaan Kewajiban Utang (PKPU) adalah merupakan suatu proses untuk debitur merestrukturisasi utan...
Didalam pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia atas benda persediaan diawali dengan dibuatnya perja...
Objek jaminan fidusia sering digunakan dalam transaksi keuangan untuk memberikan keamanan kepada kre...
Kondisi empiris pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha cabang Malang terkait pengalihan objek jaminan ...
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah mengatur mengenai ketentuan-ketentua...
ABSTRAK Pasal 613 KUHPerdata menjelaskan penyerahan yang dilakukan dengan membuat akta yang disebut ...
Saat ini lembaga pembiayaan konsumen ini sangat diminati oleh para konsumen didasarkan pada alasan-a...
Skripsi ini dilatar belakangi risiko kredit multiguna bermasalah dengan jaminan surat keputusan peng...
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan Penerima Jaminan Fidusia...
Hukum jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tersebut dibuat dan diberl...