Pemanfaatan objek tanah terlantar oleh masyarakat di Kota Pangkalpinang

Negara memberikan hak atas tanah berupa hak guna usaha kepada badan hukum yaitu PT Rinjani Karya Utama supaya tanah tersebut dimanfaatkan sebagaimana peruntukkannya. Tetapi pada akhirnya PT Rinjani Karya Utama tidak memanfaatkannya sehingga terjadilah pembiaran tanah yang mengakibatkan obyek tanah tersebut ditetapkan sebagai tanah terlantar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemanfaatan objek tanah terlantar Kota Pangkalpinang dan akibat hukum yang timbul apabila pemanfaatan objek tanah terlantar tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris atau pendekatan sosiologi hukum. Metode hukum empiris atau sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Hasil dari penelitian menunjukkan prosedur dalam pemanfaatan tanah terlantar di kota Pangkalpinang berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar yang melalui reforma agraria, program strategis negara, dan tanah cadangan negara. Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar di Kota Pangkalpinang belum dilaksanakan dalam hal ini mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap masyarakat yang memanfaatkan dan mengelolah obyek tanah dikarenakan tidak ada kejelasannya haknya