Tumpang tindih penguasaan tanah yang telah bersertifikat oleh masyarakat terhadap tanah negara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (Studi Kasus Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kep. Bangka Belitung)

Tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara yang penggunaannya dilimpahkan langsung kepada pemerintah yang digunakan untuk kepentingan umum. Tanah yang berada dalam penguasaan negara adalah milik negara dan masyarakat dilarang untuk menguasai, memanfaatkan dan mempergunakan tanah tersebutkarena dikhawatirkan akan merugikan masyarakat itu sendiri jika sewaktu-waktu negara ingin mengambil tanah tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mengangkat permasalahan pengaturan mengenai tumpang tindih penguasaan tanah yang telah bersertifikat oleh masyarakat terhadap tanah negara dan akibat hukum jika terjadi tumpang tindih penguasaan tanah oleh masyarakat terhadap tanah negara. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis- Normatif. Metode pendekatan yang digunakan penulis antara lain dengan cara pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dengan cara studi kepustakaan. Kemudian teknik analisis terhadap bahan hukum yang digunakan penulis yaitu dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa pengaturan mengenai tumpang tindih penguasaan tanah terhadap tanah negara tidak jelas, karena pengertian penguasaan tanah negara antara menurut UUD NRI tahun 1945, UUPA, dan PP Nomor 8 Tahun 1953 berbeda dan akibat hukum terhadap tumpang tindih penguasaan tanah oleh masyarakat terhadap tanah negara adalah salah satu sertifikatnya batal demi hukum atau dianggap tidak ada sebelumnya juga menguasai tanah negara dapat diancam dengan ancaman pidana