Evaluasi akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung: suatu kajian komprehensif

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan pemerintah membentuk Dana Desa adalah karena pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa; menanggulangi kemiskinan; serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan lebih memeratakan pendapatan. Sementara itu, terkait dengan pengelolaan dana desa tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berdasarkan hasil kajian yang dilakukan lembaga itu pada tahun 2014, menemukan 14 potensi permasalahan pengelolaan dana desa baik terkait Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa yang dibagi dalam 4 (empat) aspek, yaitu aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah pengelolaan dana desa telah akuntabel dan efektif dipandang dari aspek regulasi dan kelembagaan, tata laksana pengelolaan dana, pengawasan dan sumber daya manusia yang akan dikaji dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan keuangan desa yang dilakukan di desa-desa Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung belum dapat dikatakan akuntabel dan efektif jika dipandang dari empat aspek yang dikaji, yaitu Aspek Regulasi dan Kelembagaan, Aspek Tata Laksana, Aspek pengawasan dan Aspek Sumber Daya Manusia.