Implementasi peran dan kewenangan Ombudsman Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai lembaga pengawasan dan penyelesaian pengaduan pelayanan publik dalam mewujudkan good governance

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, batasan kewenangan, kendala atau hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala atau hambatan dalam mewujudkan good governance. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris. Data penelitian ini terdiri dari data primer lapangan dan ditunjang dengan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi langsung kelapangan atau observasi dikantor Ombudsman Bangka Belitung dengan wawancara terhadap narasumber dan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasn Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilakukan secara pasif, aktif, dan mediasi terhadap penyelenggara negera dan pemerintah menjadi peran penting di dalam mewujudkan good governance. Rekomendasi merupakan salah satu bentuk kewenangan Ombudsman dalam melaksanakan fungsi pengawasan. kendala atau hambatan yang dihadapi Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain : masih ada resistensi aparatur negara dan benturan kewenangan dengan lembaga lain. Selaian itu keterbatasan dana dan sumber daya manusia yang mempengaruhi pada optimalisasi kerja Ombudsman daerah. Upaya yang ditempuhkan yaitu dengan mengadakan jaringan kerjasama dan koordinasi dengan beberapa pihak aparatur negara dan lembaga negara lainnya. Melakukan upaya pengembangan perwakilan di daerah dan mengadakan berbagai bentuk sosialisasi tentang Ombudsman Republik Indonesi