Eksistensi tindak pidana korupsi dalam tindak pidana illegal logging pada era desentralisasi

Perilaku korupsi dalam kegiatan illegal logging secara konkret yang sering dijumpai terutama dalam proses mulai dari alokasi konsesi hutan, pengurusan administrasi maupun hingga ke proses penyelesaian kasus-kasus illegal logging. Salah satu bentuk perilaku korupsi yang sering terjadi dalam praktik-praktik illegal logging adalah perbuatan suap-menyuap. Penyebab praktik illegal logging dalam otonomi daerah selalu meningkat ialah nekadnya kejahatan illegal logging tersebut dengan memanfaatkan kelemahan pejabat dan instrumen hukum produk daerah seperti peraturan daerah (perda), yang semula ingin meraih keuntungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar meskipun potensial dari hasil korupsi, dan kolusi. Unsur korupsi yang paling dominan dari semua pihak yang terlibat illegal logging adalah merugikan keuangan dan ekonomi negara, secara langsung maupun tidak langsung. Ditambah modus kolusi dengan saling suap menyuap menjadi fenomena korupsi dalam praktik illegal logging. Secara teknis yuridis perbuatan korupsi dan illegal logging yang terbukti merugikan keuangan negara dan perekonomian negara untuk menanggulanginya diperlukan langkah-langkah strategis dan program aksi penanggulangannya. Demikian beberapa catatan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yang diidentifikasikan melalui penelitian kepustakaan. Mudah-mudahan hal tersebut memberikan masukan yang berguna bagi proses penegakan hukum yang mendukung pembaharuan hukum di Indonesia