Perlindungan hukum terhadap profesi kepolisian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi penyelesaian tindak pidana di Kepolisian Daerah (POLDA) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

Perlindungan hukum Kepolisian dijelaskan bahwa dalam upaya meningkatkan penegakkan hukum disiplin anggota Polri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan PERKAP Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bentuk dari perlindungan hukum terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah wajib menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana berkaitan dengan tugas, bantuan hukum yang dimaksud adalah dengan memanfaatkan penasehat hukum dari institusi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia ataupun penasehat hukum lainnya. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum untuk anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan tugas serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang diberikan oleh pihak instansi terkait. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris sedangkan metode pendekatan Sosiologi. Berdasarkan hasil penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kepolisian dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Penyelesaian Tindak Pidana di Kepolisian Daerah (POLDA) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana berkaitan dengan tugas berhak mendapatkan bantuan hukum yang berupa pemberian penasehat hukum yang wajib disediakan oleh instansi terkait, adapun faktor yang mempengaruhi pemberian perlindungan hukum ini adalah karena dalam konteks pelayanan tugas, karena hak-hak nya diatur dalam Undang-undang, dan adanya persetujuan pimpinan