Peran Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Provinsi Bangka Belitung dalam upaya mengatasi pelanggaran tindak pidana pengedaran obat tradisional tanpa memiliki izin edar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Studi Kasus Kantor Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bangka Belitung)

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bangka Belitung mempunyai kewenangan dalam upaya mengatasi pelanggaran tindak pidana pengedaran obat tradisional tanpa memiliki izin edar, perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis di bidang kesehatan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang yang dilakukan tanpa izin edar dari yang berwenang. Dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bangka Belitung dalam upaya mengatasi pelanggaran tindak pidana pengedaran obat tradisional tanpa memiliki izin edar dan yang kedua untuk mengetahui faktor-faktor kendala dalam upaya mengatasi pelanggaran tindak pidana pengedaran obat tradisional tanpa memiliki izin edar. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis empiris yaitu studi lapangan melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan dengan pihak penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran obat tradisional, yang kedua metode yuridis normatif yakni dengan menganalisa setiap pasal yang mengatur sanksi hukum bagi pelaku pengedaran obat tradisional tanpa memiliki izin edar. Dari hasil pengawasan yang dilakukan tersebut akan dilakukan penindakan terhadap pelaku yang mengedarkan obat tradisional tanpa memiliki izin edar yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Faktor yang mempengaruhi adalah faktor hukum dan undang-undang, penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan