Perlindungan hukum bagi penumpang angkutan udara atas pemindahan jadwal dalam hal force majeure (Studi Kasus Pada PT Sriwijaya Airlines Cabang Kota Pangkalpinang)

Perlindungan terhadap penumpang transit angkutan udara seringkali kurang mendapat perhatian oleh pihak angkutan udara dalam hal terjadinya keterlambatan penerbangan terkhusus dalam hal force majeure yaitu mengenai perlindungan si penumpang dan upaya yang dapat dilakukan dalam penanganan keluhan. Maka dari itu lewat penulisan ini, penulis berharap pihak-pihak yang terkait dapat mengetahui hak dan kewajibannya. Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris dengan metode pendekatan sosiologi hukum. Data yang diperoleh berasal dari wawancara kepada informan yaitu pihak PT Sriwijaya Airlines Cabang Pangkalpinang. Hasil penelitian yang penulis peroleh adalah perlindungan yang diberikan oleh pihak maskapai PT Sriwijaya Airlines Cabang Kota Pangkalpinang kepada penumpang angkutan udara adalah dengan memberikan kebijakan untuk melakukan pembatalan tiket (refund ticket) dengan bentuk voucher atau menjadwalkan ulang tiket (rescheduling ticket) yang ada sampai keadaan force majeure tersebut hilang. Dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan nomor 185 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri semakin nyata bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dengan wajib me-refund tiket oleh pihak maskapai apabila dalam hal force majeure