Pengelolaan angkutan umum dan parkir di kawasan Ramayana dan Bangka Trade Center (BTC) (perspektif teori Segitiga Konflik Galtung)

Penelitian ini mengangkat tema tentang pengelolaan angkutan umum dan parkir di kawasan Ramayana dan Bangka Trade Center. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori segitiga John Galtung yang memperlihatkan berbagai individu, kelompok, dan organisasi membawa angka kepentingannya masing-masing. Untuk jenis penelitian yang digunakan peneliti, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi kelapangan, wawancara dengan sumber inti terkait penelitian yang diteliti dan dokumentasi atas data-data yang diperoleh selama melakukan penelitian dilapangan.Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data dengan cara melakukan reduksi data, display data serta penarikan kesimpulan. Jumlah informan yang telah diwawancarai seputar penelitian yang diteliti adalah sebanyak 19 orang informan. Hasil penelitian ini menunjukan adanya perkembangan kawasan BTC yang dahulunya sebelum dibangunnya BTC. Kemudian adanya aturan yang pertama, adanya peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai peraturan tentang penataan angkutan umum dan parkir. Kedua, pemerintah juga melakukan sosialisasi terkait akan peraturan yang bertujuan agar para supir angkutan umum dan juru parkir dapat mengetahui peraturan yang ada. Ketiga, pemerintah juga memberikan sanksi tegas kepada kedua belah pihak yang didapati melanggar peraturan. Keempat, pemerintah melakukan controlling agar mengurangi tingkat pelanggaran oleh para supir angkutan umum dan juru parkir. Terdapat faktor pendukung dalam proses pengelolaan angkutan umum dan parker yaitu ketersediaannya angkutan umum, ketersediaannya area parkir dan juga adanya peraturan dalam proses pengelolaan. Adapula faktor penghambat meliputi rendahnya kesadaran pengemudi angkutan umum dan parkir, rendahnya sosialiasi dari pemerintah, keterbatasan area parkir dan juga munculnya konflik kepentingan antara pemerintah dengan supir angkutan umum dan petugas parkir