Analisis hukum sanksi pidana kebiri dalam kajian sistem pemidanaan Indonesia

Pemidanaan merupakan hal yang penting dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan khususnya kejahatan kekerasan dan kesusilaan kepada anak dan perempuan.Sistem pemidanaan meerupakan sistem perundang undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakan dan dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhkan sanksi pidana dalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formil pada tahap formulasi. Pemidanaan dapat dijatuhkan oleh hakim berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat didalam KUHP. Pemidanaan di dalam KUHP di jelaskan pada Pasal 10 huruf b yang meliputi hukuman pokok dan hukuman tambahan. Tetapi dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan tersebut khususnya penjatuhan pidana penjara tidak memiliki efek jera terhadap pelaku, sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penganti Undang Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang sanksi pidana kebiri, sehingga dalam penjatuhan sanksi kebiri tidak berdasarkan Pasal 10 huruf b KUHP. Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui kedudukan sanksi kebiri di dalam sistem pemidanaan Indonesia dan bagaimana implementasi sanksi kebiri di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris dan pendekatan perundang undangan, melalui pengumpulan data primer dan data sekunder dengan spesifik. Kedudukan sanksi kebiri didalam sistem pemidanaan adalah sanksi kebiri masih diberikan kepada hakim dan merupakan kewenangan hakim untuk menggunakan aturan tambahan di dalam vonis sebuah kasus kejahatan seksual sesuai dengan tingkat kejahatan pelaku. Implementasi sanksi kebiri di Indonesia belum dapat dilaksanakan dikarenakan Peraturan Pemerintah sampai saat ini belum ada. Dalam penerapan sanksi kebiri hal tersebut pemerintah dan penegak hukum harus memiliki ide dan konsep sehingga penerapan sanksi tersebut akan berjalan sebagai mestinya dan dibutuhkan sarana dan prasarana untuk menunjang terealisasinya penerapan sanksi kebiri yang berdasarkan peraturan perundang undangan. Jika sanksi telah diterapkan terhadap pelaku kejahatan kesusilaan maka pemerintah harus melakukan pengawasan baik dari kesehatan maupun psi kologi terhadap pelaku, maka pemerintah berupaya dalam tindakan melakukan rehabilitas terhadap pelaku tersebu