Penegakan hukum tindak pidana memperniagakan telur penyu di Bangka Tengah

Penegakan hukum ialah sebuah kegiatan yang memunculkan atau terwujudnya keinginan hukum yang menjadi nyata. Tindak pidana penjualan telur Penyu adalah suatu perbuatan yang memperniagakan telur penyu selaku hewan yang dilindungi dan tidak dibenarkan didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem yang tercantum pada Pasal 21 ayat 2 huruf e . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatahui penegakan hukum terhadap tindak pidana memperniagakan penyu dan untuk mengatahui faktor-faktor penyebab maraknya pejualan penyu di Bangka tengah. Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan metode pendekatan sosiologi hukum. Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa perbuatan Pelaku perniagaan telur Penyu di Bangka Tengah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang harus dilakukan Penegakan hukum. Penegak hukum Terkait sudah melakukan penegakan hukum, namun masih tahap sosialisasi, pengawasan serta siap ketahap pemidanaan. Faktor-faktor penyebab perniagaan telur Penyu di Bangka Tengah yaitu faktor ekonomi nelayan, tingginya permintaan atas telur penyu, Kurangnya kesadaran hukum nelayan, pembeli, serta masyarakat, dan penegakan hukum oleh Penegak hukum yang belum tercapai dikarenakan kebijakan atas kebiasaan Nelayan kecil