Efektivitas penegakan hukum terhadap penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua di Kota Pangkalpinang

Anak merupakan generasi penerus bangsa, oleh karena itu pemerintah mewajibkan anak untuk dilindungi dari segala tindak pidana kekerasan, salah satunya penelantaran. Dalam Pasal 76 huruf b Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Pemerintah melarang setiap orang melakukan penelantaran. Untuk merealisasikan hal ini pemerintah melalui Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menegaskan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.Mengkriminalisasikan penelantaran anak sebagai suatu tindak pidana maka harus ada regulasi dan tindakan hukum yang jelas dalam menangani hal tesebut. Oleh karena itu fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya penegakan hukum terhadap penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua di Kota Pangkalpinang dan bagaimana pertanggungjawaban pidananya. Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Hasil penilitan menunjukkan bahwa di Kota Pangkalpinang masih ditemukan orang tua yang menelantarkan anaknya baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Upaya yang dilakukan dalam menangani penelantaran anak sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1998 tentang KUHAP. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penelantaran anak berupa pidana denda, penjara, sampai pencabutan hak asuh orang tua terhadap anaknya. Namun mirisnya upaya tersebut belum direalisasikan, karena kenyataannya belum ada tersangka penelantaran anak di Kota Pangkalpinang di pidana. Kendala ini dominan disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri yang mengabaikan penegakan hukum terhadap penelantaran anak di Kota Pangkalpinang. Oleh karena itu harapan kedepannya perlindungan hukum mengenai penanganan anak korban penelantaran oleh orang tua perlu lebih dioptimalkan lagi dan ditanggani dengan lebih cepat