Perlindungan hukum bagi wisatawan terhadap transaksi paket wisata oleh biro perjalanan wisata di Kabupaten Belitung

Paket wisata sangat membawa peranan penting dalam industri pariwisata untuk membawa serta menawarkan kepada wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Mengingat pentingnya paket wisata yang ditawarkan oleh biro perjalanan wisata adalah terutama dalam memberikan perlindungan hukum bagi wisatawan yang memakai jasa dari biro perjalanan wisata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi wisatawan sebagai konsumen dalam transaksi paket wisata dan untuk mengetahui proses pelaksanaan, hambatan-hambatan serta cara mengatasi hambatan-hambatan dalam transaksi paket wisata.Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan menganalisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa perlindungan hukum bagi wisatawan dalam transaksi paket wisata meliputi perlindungan hukum mengenai subjek yang melindungi dan standar usaha perjalanan wisata yang terdapat pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2014 dan hak- hak wisatawan yang terdapat pada Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kepariwisataan. Pelaksanaan dalam transaksi paket wisata terdiri dari tiga proses, yaitu pemesanan/penawaran, pembayaran dan pelaksanaan, hambatan-hambatan dalam transaksi paket wisata ini menyangkut pelaksanaannya di lapangan atau pada proses purnatransaksi, yaitu penundaan keberangkatan oleh maskapai penerbangan, faktor cuaca dan pungutan liar di tempat daya tarik wisata