Peran dewan komisaris PT Timah dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap kasus penghentian hubungan ketenagakerjaan (PHK) bagi karyawan PT Timah ditinjau dari undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (studi kasus PT Timah TBK)

Tugas pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Komisaris menjadikan segala pelaksanaan pengawasannya diberikantindakan yang dapa tdijalankan berdasarkan Aturan Dasar dari perusahaan yang membentuknya dengan mengacuh pada ketentuan peraturan di atasnya yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi karyawan juga tidak luput dari pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Yang menjadi rumusan masalah dalam permasalahan yang hendak diangkat yaitu, bagaimana peran Dewan Komisaris PT Timah dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap kasus Pemutusan Hubungan Ketenagakerjaan (PHK) bagi karyawan PT Timah dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban Dewan Komisaris PT Timah terhadap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap Dewan Direksi terhadap kasus Pemutusan Hubungan Ketenagakerjaan (PHK) bagikaryawan PT Timah tbk. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran Dewan Komisaris PT Timah dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap kasus PHK dan mengetahui bentuk pertanggung jawaban Dewan Komisaris terhadap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap Dewan Direksiter hadap kasus Pemutusan Hubungan Ketenagakerjaan (PHK) PT Timah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat yuridisempiris dengan analisis data yang dilakukan cara deksriptifkualitatif. Bentuk pertanggung jawaban Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari tugas pengawasan yang dilakukan adalah dengan melakukan pelaporan setiap tahunnya dengan muatan pelaporan dari keseluruhan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris terhitung 1 (satu) tahun terakhir