Implementasi Kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Jenjang SMA Di Kabupaten Bulungan

Sejak pemerintah melaksanakan program BOS, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan juga melaksanakan program BOSDA untuk jenjang SMA. Sekolah mendapatkan dana BOSDA dari sumber keuangan Kabupaten Bulungan dan dana BOSDA dari keuangan Provinsi Kalimantan Utara. Salah satu tujuan dari program BOSDA ini adalah untuk menghindari adanya pungutan dan membantu biaya operasional pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program BOSDA jenjang SMA di Kabupaten Bulungan dan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pengelolaan program BOSDA jenjang SMA di Kabupaten Bulungan. Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dari Tim Manajemen BOSDA Kabupaten Bulungan, Tim Manajemen BOSDA Provinsi Kalimantan Utara, Tim Manajemen SMAN 1 Tanjung Selor dan SMAN 2 Tanjung Selor dengan wawancara secara mendalam dan panduan pedoman wawancara. Penelitian ini menggunakan model implementasi dari Teori Edaward III yang terdiri dari 4 variabel yang mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan implementasi program BOSDA jenjang SMA yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi (sikap Pelaksana) dan Struktur Birokrasi. Hasil Penelitian menunjukkan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Program BOSDA Jenjang SMA di Kabupaten Bulungan masih ada hambatan dalam hal pengelolaan manajemen BOSDA yaitu dari perencanaan belum maksimal. Untuk pengorganisasian juga masih belum efektif yaitu penempatan sumberdaya untuk mengelola dana BOSDA belum sesuai petunjuk teknis. Dan dari unsur pengendalian juga masih bel urn maksimal sehingga perlu adanya evaluasi untuk perbaikan program BOSDA ini. Selain itu, masih ada masalah yang dihadapi beberapa fakta internal yaitu (1) Komunikasi yang belum efektif sehingga dibutuhkan adanya peningkatan intensitas sosialisasi dan frekuensi komunikasi, (2) Sumberdaya yang ada masih belum memenuhi petunjuk teknis yang ada, peningkatan pengetahuan, informasi dan keterampilan bagi implementator; (3) Sikap pelaksana sudah menunjukkan sikap yang baik namun masih kurang antusias, dimana hal ini terlihat sering terlambat dalam pembuatan laporan, (4) Struktur birokrasi yang ada masih berjalan kurang efektif