Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara E-Katalog Terhadap Keberadaan Usaha Kecil Lokal Pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui implementasi pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Pertanian Provinsi Suawesi Barat, Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk keterlibatan usaha kecil lokal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, dan Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi implementasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara e-katalog terhadap beradaan usaha kecil lokal di Provinsi Sulawesi Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode wawancara, informan dalam penelitian ini PPK, Pejabat Pengadaan, Penyedia e-Katalog dan Penyedia Non e-Katalog pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 13 orang dengan penentuan sampel menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada informan dan observasi. Data yang diku.rnpulkan kemudian diolah, ditranskrip dan dianalisis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penerapan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara e-katalog pada Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sudah berjalan dengan efektif dan efisien. lmplementasi pengadaan barang/ jasa pemerintah secara e-katalog berdampak pada keberadaan usaha kecil lokal. Keterlibatan mereka boleh dianggap tidak ada karena produk yang mereka pasarkan tidak tampil dalam portal katalog elektronik. Pengadaan barang/ jasa pemerintah secara e-katalok hanya memberdayakan usaha-usaha besar karena mereka mampu melayani pengadaan barang/ jasa secara nasional sebagai ketentuan yang telah ditetapkan oleh LKPP, sedangkan usaha kecil hanya mampu melayani permintaan barang/ jasa secara parsial lokal. Jika dibandingkan dengan pengadaan barang/ jasa pemerintah secara konvensional, maka pengadaan barang/ jasa secara e-katalog lebih efektiv, efisien, transparan, akuntabel, terbuka dan berdaya saing terutama dari segi serapan anggaran. Rendahnya layanan pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan secara konvensional kadang tidak memenuhi harapan masyarakat, proses yang tak efisien dan efektif, transparansi dan akuntabilitas yang rendah