Diskriminasi Dalam Upaya Reformasi Birokrasi (Analisis terhadap Keputusan Penjabat Bupati/ Walikota Menjelang Pilkada Serentak di Provinsi Lampung)

Di Provinsi Lampung terdapat delapan kabupaten/ kota yang telah melakukan pilkada serentak tahun 2015. Untuk keberlanjutan tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya reformasi birokrasi, sebelum pemilihan kepala daerah telah ditunjuk penjabat kepala daerah baik bupati atau walikota. Dalam menjalankan tugasnya, penjabat bupati/ walikota tersebut dilarang untuk mengambil kebijakan yang bersifat strategis dalam pemerintahan dan pembangunan, promosi maupun mutasi jabatan birokrasi. Namun demikian pada kenyataannya, penjabat bupati/ walikota tersebut telah melakukan promosi maupun mutasi tanpa mengindahkan proses dan persyaratan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bahkan ketika Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memberikan rekomendasi untuk dilakukan pembenaran atas kesalahan kebijakan yang dilakukan oleh penjabat bupati/ walikota, hal ini tetap tidak diindahkan hingga dilantiknya bupati/ walikota definitive. Hal ini jelas masih terdapat diskriminasi dalam upaya reformasi birokrasi. Perlawanan penjabat bupati/ walikota yang tidak mengindahkan rekomendasi KASN, yang hingga kini tidak mendapat teguran dari Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi jelas-jelas merupakan tindakan diskriminasi. Untuk itu diskriminasi harus dihilangkan, agar kedepan upaya reformasi birokrasi tanpa diskriminasi bisa dicapai dengan baik