Mengagas Indonesia Yang Berkeadilan Melalui Pembangunan Inklusif

Sejak Orde Baru lengser, tak terasa 17 tahun sudah reformasi berjalan, namun menurut pendapat beberapa ahli dan masyarakat umum kondisi reformasi itu belum memberikan ruang yang baik untuk tumbuhnya Indonesia yang berkeadilan tanpa diskriminasi. Dalam rentang tahun yang terbilang lama itu, Indonesia disinyalir belum mampu tumbuh menjadi bangsa yang menaruh kepentingan warga di atas kepentingan negara dan privat sector dalam proses pembangunannya. Posisi ini memunculkan banyak ketimpangan di mana-mana, baik di sector ekonomi, politik, hukum dan sosial serta lingkungan. Dari aspek perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi tidak saja memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi juga membawa dampak negatif, yakni semakin maraknya KKN, terutama korupsi di berbagai lini kehidupan. Kasus korupsi yang paling masif dan besar justru terjadi di Lembaga Perwakilan Rakyat dan Pejabat Pemerintahan Daerah yang seharusnya sebagai pemegang kedaulatan rakyat yang paling bermatabat. Pada posisi ini perangkat hukum seolah-olah sudah tumpul, tidak mampu mencegah orang untuk melakukan tindak kejahatan korupsi. Terjadi ironi dan ketimpangan yang parah, jika rakyat karena lapar terpaksa harus mencuri setandan pisang atau ubi kayu tetapi malah dihukum berat, sementara koruptor yang menjarah uang Negara milayaran bahkan triliyunan rupiah dihukum ringan dan dengan bangganya memamerkan hasil kejahatannya. Pada posisi ini, hukum dianggap tidak adil karena tidak mampu memberi efek jera, misal dengan cara memiskinkan koruptor. Praktik hukum yang berat sebelah itu menyebabkan relasi kemasyarakatan menjadi terganggu, imbasnya adalah tidak terwujudnya keadilan. Dari aspek sosial budaya, ragam dan sektor kehidupan berbangsa tidak jauh beranjak dari persoalan-persoalan fundamental kebangsaan. Misal, kita masih berkutat pada upaya pemenuhan kebutuhan pangan, penyelesaian konflik sosial, dan upaya meminimalisir kekerasan yang tumbuh subur dalam alam demokrasi. Secara politik, kita mengalami perlambatan, politik rente masih mendominasi terutama pada ajang Pilkada, politik yang harusnya mampu mencerdaskan dan membebaskan masyarakat dari kebodohan dan ketertindasan, seolah hanya jalan di tempat. Proses eksklusi sosial justru kian banyak terjadi yang menghasilkan suatu proses marginalisasi dan pemiskinan masyarakat. Dalam bidang lingkungan hidup, pembangunan di kawasan pesisir, pulau terpencil dan hutan justru menumbuhkan ekonomi kapitalistik. Kelapa sawit melalui perluasan perkebunan-perkebunan telah mengambil lahan-lahan pertanian adat yang produktif. Perkebunan kelapa sawit menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang paling dianggap berhasil. Dampaknya, masyarakat bertambah miskin, kehilangan hak atas tanah, dan munculnya krisis air bersih. Karena kelapa sawit, merupakan tanaman yang boros air. Proyek reklamasi pantai secara besar-besar seperti di Jakarta Utara, dianggap merusak ekosistem laut dan pesisir dan berakibat memarginalkan masyarakat lokal. Indonesia saat ini membutuhkan suatu perubahan paradigma pembangunan, dari pembangunan eksklusif yang berorientasi pada ekonomi dengan output mengejar pertumbuhan ekonomi, kepada paradigma Pembangunan Inklusif yang tujuanya untuk mensejahterakan masyarakat luas. Jika Indonesia ingin terbebas dari kondisi-kondisi yang mengikat seperti tergambar di atas, sudah saatnya menjadikan Pembanguan Inklusif sebagai suatu kebutuhan bersama di segala bidang. Makalah pendek ini berkeinginan menawarkan paradigma pembangunan inklusif untuk mengatasi kondisi-kondisi ekslusi sosial yang selama ini berkembang dalam masyarakat. Atau dapat dinyatakan untuk mencapai Indonesia yang berkeadilan sosial tanpa diskriminasi seyogianya paradigma pembangunan inklusif menjadi pondasi utama