Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Pada Pelayanan Perizinan di Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang semakin meningkat berdampak kepada tuntuan kemampuan birokrasi untuk menanggapi permasalahan pelayanan publik yang ada. Penelitian ini elifokuskan pada Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada pelayanan perizinan di Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, dengan maksud mengetahui bagaimana pelayanan publik di bidang pelayanan perizinan. Tujuan penelitian ini 1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan PATEN pada pelayanan perizinan di Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, 2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan PATEN pada pelayanan perizinan eli Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga, 3. Untuk mengetahui apa upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan yang ada di Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga. Design penelitan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data dan informasi diperoleh dari seluruh stakeholder yang terkait dengan pelayanan administrasi perizinan. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur, sumber data sekunder eliperoleh dari dokumen melalui media perantara/literatur yang terkait dengan kajian penelitian. Prosedur Pengumpulan Data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, studi Pustaka, okumentasi dan audio visual. Metode analisis data yang digunakan terdiri dari pengumpulan data,reduksi data, penyajian data, analisis hasil penelitian dan penarikan kesimpulan. Hasil penilitian disimpulkan bahwa implementasi kebijakan PATEN di Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga belum dilakukan secara terpadu karena pengurusan perizinan mulai dari permohonan sampai keluamya dokumen perizinan masih belum semua diterima melalui satu tempat/loket sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010, sehingga masyarakat belum merasa puas dengan pelayanan yang diperoleh karena pelayanan yang diberikan masih terkesan lambat, berbelit-belit dan mahal. Faktor penghambat implementasi kebijakan PATEN tersebut antara lain komunikasi, sumberdaya,disposisi dan struktur birokrasi. Upaya-upaya yang akan dilakuan antara lain sosialisasi, pelatihan-pelatihan, penyediaan anggaran, memperpendek birokrasi,pembinaan petugas PATEN dan pelimpahan wewenang