Evaluasi Program Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Nunukan

Penelitian ini mendeskripsikan hasil evaluasi program CIPP dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Nunukan. Metode penelitian menggunakan deskriptif (kualitatif); pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi; dan analisis isi/telaah dokumen. Sumber informasi/informan adalah pihak yang terlibat dalam program. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Konteks program relevan dengan kondisi dan kebijakan daerah, serta kebutuhan petani; mendorong kemandirian, meningkatkan kesejahteraan petani dan PAD; menyediakan lapangan keija dan kesempatan usaha; dan meningkatkan produksi/ produktivitas; 2) Input program didukung oleh peraturan dan panduan tekuis. Organisasi/manajemen dan sarana prasarana pendukung "cukup/memadai", ditunjang oleh tim teknis dengan pembagian kerja dan ketersediaan anggaran; 3) Proses pelaksanaan program "cukup/memadai", terdapat kegiatan sosialisasi, penyaluran bantuan, pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pendampingan,supervisi/monitoring penanggungjawab sesuai jadwal pelaksanaan; dan 4) Produk capaian program "cukup/memadai"; terdapat peningkatan produksi walaupun tidak siguifikan, namun berkontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan petani. Faktor pendukung program "cukup/memadai" dengan indikator: adanya kebijakan pelaksanaan kegiatan; sumberdaya pelaksana, mekanisme pelaksanaan kegiatan lengkap dan sistematis, serta disosialisasikan; bantuan bibit bersertifikat, pupuk dan sarana prasarana produksi, dan tekuis budidaya sawit. Faktor penghambat adalah: kondisi geografis; perilaku pekebun; organisasi/manajemen; smnberdaya PPL; tingkat pendidikan/pengetahuan petani; modal usaha dan biaya operasional/pemupukan; infrastruktur pendukung, dan bantuan hibah belum merata; dan fluktuasi harga pemasaran TBS. Rekomendasi penelitian secara teoritis agar altematif kebijakan terpilih memperhatikan: effectiveness. efficiency, dan adequacy, sementara secara praktis mencakup: meningkatkan kualitas dan etos kerja aparatur; membangun kelembagaan/ kemandirian petani; penyediaan agen pupuk bersubsidi, mengadakan sarana prasarana transportasi, mendirikan PKS dan inovasi teknologi; memberikan biaya operasional; dan menetapkan HET-TBS