Implementasi Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau

Penelitian ini merupakan studi tentang penatausahaan barang milik daerah pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang selanjutnya diatur secara khusus dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pasal-pasal yang menjadi dasar penatausahaan barang milik daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 terdapat pada Bab VII pasal 25,26,27,28,29 dan 30. Penatausahaan barang milik daerah meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dan dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penatausahaan barang milik daerah pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penatausahaan barang milik daerah. Subyek dalam penelitian ini adalah : 1) Kepala SKPD selaku pengguna barang, 2) Pengurus Barang, 3) Penyimpan Barang, 4) Sekretaris, 5) Kepala Bidang, 6) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencana, dan 7) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan barang milik daerah pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau secara keseluruhan dilihat dari aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dart struktur birokrasi sudah beljalan baik tapi belum maksimal. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa faktor pendukung implementasi penatausahaan barang milik daerah pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau adalah adanya peraturan perundangundangan yang jelas dan adanya komitmen dari pengguna barang untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sedangkan faktor penghambat implementasi penatausahaan barang milik daerah pada dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau adalah terutama terkait dengan jumlah dan kualitas sutnberdaya inanusia yang belum memadai, sarana prasarana yang kurang memadai, serta kurang akuratnya data dan informasi pendukung mengenai barang milik daerah