Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan

Setiap aktivitas yang berkaitan dengan pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menghasilkan output berupa Barang dan Jasa yang harus memberikan manfaat bagi pelaksanaan tugas dan fungsi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu pengelolaan BMD wajib dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan BMD sebagaimana diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 merupakan upaya pengurusan BMD menyerupai siklus hidup barang yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan dan Pembinaan, dan Pengawasan dan Pengendalian. Implementasi Pengelolaan BMD dalam suatu pemerintah daerah dalam snatu perwujudan tata kelola pemerintah yang baik wajib diterapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pengelolaan barang rnilik daerah, dan mendeskripsikan hambatan dan kendala dalam implementasi tersebut pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Data penelitian diperoleh dari 6 (enam) orang sebagai informan dengan pertimbangan sebagai pejabat yang terlibat dalam pengelolaan BMD di lokasi penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan dan studi dokumen, Analisis data penelitian dengan menggunakan analisis menurut Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi pengelolaan BMD pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2006, yang mengikuti snatu tahapan dalam sebuah siklus. Dalam implementasinya temyata masih belum sepenulmya terlaksana dengan efektif dan efisien disebabkan adanya kendala-kendala yang menghambat pelaksanaannya. Kendala-kendala yang menghambat implementasi pengelolaan BMD di Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan meliputi kuantitas dan kualitas SDM, belum tersedianya SOP, SPM dan alur keJja, dan lemahnya pengawasan dan pengendalian BMD oleh pejabat pengelola BMD di OPD tersebut