Tata Kelola Hutan Mangrove di Kabupaten Nunukan

Berubahnya pelimpahan kewenangan pengelolaan hutan mangrove dari Pemda Nunukan ke Propinsi Kaltara serta rentang kendali pengawasan pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Nunukan berdasarkan kebijakan UU No 23 tahun 2014 dan mengingat faktor geografis yang sangat jauh berdampak pada tata kelola mangrove yang belum optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis tata kelola hutan mangrove dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam tata kelola hutan mangrove di Kabupaten Nunukan. Metode pendekatan ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif Analisis hasil penelitian tata kelola mangrove menggunakan karakteristik dalam good governance mencerminkan terjadinya proses pengambilan keputusan stakeholders, dengan menerapkan prinsip good governance, yaitu : partisipasi, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dan efisiensi. Pada tata kelola hutan mangrove eli Kabupaten Nunukan belum diterapkan dengan baik, pentingnya penerapan menjadi tolak ukur dan karakteristik kepemerintahan yang baik. Secara teoritis prinsip good governance dalam tata kelola mangrove belum diaplikasikan melibatkan stakeholders dan masyarakat, prinsip good governance ada yang masih kurang, yaitu kurang terlibatnya pihak swasta dalam pengelolaan hutan mangrove dan partisipasi masyarakat yang belum terarah. Stakeholders mempunyai peran yang berbeda dalam melaksanakan tata kelola hutan mangrove. Peran tersebut akan bersinergi dengan untuk mencapai tata kelola hutan mangrove yang optimal. Tata kelola hutan mangrove tersebut mempunyai faktor pendukung dan penghambat, Faktor pendukung adalah adanya supremasi hukum yang mengatur tercapainya kebijakan tentang tata kelola mangrove dan telah dibentuknya kelompok pengawas masyarakat (pokwasmas) yang didampingi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan, faktor penghambatnya adalah belum ada peran partisipasi aktif dari pihak swasta, masih belum terlaksananya komponen transparansi, tanggung jawab dan efektifitas serta efisiensi yang belum optimal karena peran dari stakeholders belum bersinergi. Diperlukan adanya integrasi antar pelaku pemerintah dalam melakukan sistem tata kelola hutan mangrove, perlunya pelibatan masyarakat agar dapat berperan aktif dalam mengelola kawasan hutan mangrove yang berbasis masyarakat dan diperlukannya penambahan SDM yang berkopeten dalam menunjang tata kelola hutan mangrove di kabupaten Nunukan