Interaksi Kekuatan-kekuatan Politik di Indonesia di Era Demokrasi

Dalam sistem politik yang demokratis, kekuataan negara tidak hanya ditopang oleh satu kekuatan politik, tetapi ditopang oleh berbagai macam kekuatan politik. Kekuatan ini terdiri dari partai politik, kelompok kepentingan, kelompok atas dasar regional, etnis, dan agama, yang berinteraksi menghasilkan sebuah keseimbangan kekuatan. Setelah runtuhnya kekuasaan Orde Baru, kekuatan-kekuatan politik di Indonesia mengalami perpindahan, dari sistem politik yang otoriter, ke posisi sistem politik yang demokratis. Perpindahan tersebut, mengakibatkan terjadinya perubahan dari segi kuantitas dan fungsi kelembagaan. Perubahan yang terjadi di era demokrasi, merupakan "kunci" untuk memahami kelemahan dan ketegangan dalam sistem dominasi. Sistem politik yang demokratis telah membawa harapan bagi masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya secara lebih adil, tetapi di sisi lain, ia dapat menjerumuskan masyarakat ke dalam kekacauan, akibat "kebebasan" yang berlebihan. Dalam konteks demokratisasi di Indonesia, makalah ini membahas interaksi kekuatan-kekuatan politik, yaitu partai politik, birokrasi, dan civil society. Ketiga kekuatan ini merupakan elemen yang dianggap mampu untuk mengarahkan jalannya demokratisasi di sebuah Negara. Partai politik dan birokrasi adalah elemen yang berinteraksi dalam konteks memproses kebijakan publik, dan civil society adalah elemen yang mengawal proses tersebut