Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

Sesuai amanat otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, DPRD merupakan salah satu unsur pemerintah daerah selain gubernur/bupati/walikota. Sebagai lembaga yang membawa dan memperjuangkan aspirasi masyarakat DPRD bertugas untuk menjalankan fungsi anggaran, pengawasan dan legislatif. Berawal dari adanya kasus korupsi, rendahnya alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan serta rendahnya jumlah perda inisiatif yang dihasilkan oleh DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam lndeks Demokrasi Indonesia tahun 2015, penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan: fungsi anggaran, pengawasan dan fungsi legislasi. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja DPRD dalam melaksanakan ketiga fungsi tersebut dilihat dari faktor sumberdaya manusia, struktur organisasi dan pengaruh lingkungan di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber terpilih serta data sekunder yang diperoleh dari dokurnen yang relevan dengan penelitian. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis kualitatif yang terdiri atas reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini djgunakan beberapa teori seperti teori kebijakan publik dan teori kinerja organisasi dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan fungsi anggaran, pengawasan maupun legislasi belum optimal. Belum optimalnya kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut karena dipengaruhi oleh faktor pengalaman dan pelatihan, faktor struktur organisasi, serta faktor kultural dan budaya organisasi