Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung

Potensi timbulan sampah di Kecamatan Sesayap merupakan konsekuensi dari perturnbuhan penduduk serta pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Peningkatan jurnlah volume sampah di Kecamatan Sesayap tentu harus diimbangi dengan kebijakan pengelolaan sampah yang terorganisir dengan baik secara integratif, termasuk kepada dampak yang mungkin ditimbulkan Mengingat begitu pentingnya pengelolaan sampah, maka perlu adanya peran pemerintah daerah untuk melahirkan kebijakan pengelolaan sampah yang baik dan benar. Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Didasarkan adanya permasalahan mengenai pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap yang belum berjalan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung berdasarkan teori Charles 0. Jones tentang tiga pilar utama implementasi kebijakan yaitu : organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada alasan bahwa permasalahan yag dikaji di dalam penelitian ini memerlukan sejumlah data lapangan yang bersifat aktual dan konseptual. Sedangkan data-data yang diperlukan diperoleh melalui teknik wawancara, teknik observasi, serta teknik dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada urnumnya sudah berfungsi dan direalisasikan, kendati hasilnya belurn sepenuhnya efektif. Pada aspek organisasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung hams segera menyusun dan penetapan standar pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah. Disamping itu, Dinas PU dan Perhubungan sebagai pelaksana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap juga harus meuingkatkan koordinasi antar lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap. Pada aspek interpretasi, Dinas PU dan Perhubungan perlu mensosialisasikan program pengelolaan sampah yang baik dan benar kepada masyarakat. Pemberian insentif/gaji kepada petugas lapangan juga perlu menjadi perhatian khusus. Pada aspek aplikasi, Dinas PU dan Perhubungan perlu segera membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang sesuai dengan standar kriteria menurut UndangUndang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah