Manajemen Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

Dalam prakteknya Kabupaten Bulungan belum dapat menjalankan manajemen aset dengan baik, ini dapat dilihat dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan bahwa hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan masih menyandang predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Permasalahan yang muncul karena belum memaksimalkan aset tetap (tanah dan bangunan) milik pemerintah Kabupaten Bulungan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kendala terutama masalah inventarisasi aset sebagaimana hingga sekarang belum ada data yang baku tentang jumlah luas tanah milik pemerintah Kabupaten Bulungan, termasuk masalah legal audit yang mana beberapa aset yang dimiliki pemerintah Kabupaten Bulungan, kemudian belum ada penilai independen (sertifikasi) yang melakukan penilaian terhadap aset tetap (tanah dan bangunan) milik pemerintah Kabupaten Bulungan sehingga sampai sekarang belum dapat diketahui berapa nilainya. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :(1) lingkup kebijakan begitu luas dan definisinya tidak seragam (bersinggungan dengan masalah perencanaan daerah, pengadaan barang & jasa, keuangan daerah, dan politik anggaran).(2) Secara kelembagaan, urusan aset di Pemda berlain-lainan karen BPKAD belum memiliki SOP dan (3) Kualitas manajemen aset sangat tergantung kepada visi Bupati Bulungan yang setiap penggantian bupati visi dan misi kadang ikut berubahPengalaman aparat Pemda dalarn pemanfaatan aset melalui PPP (Public-Private-Partnership) masih sangat terbatas