Proses Formulasi Kebijakan APBD Oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah, sebab APBD menggambarkan prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun anggaran yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk itu, partisipasi masyarakat menjadi sangat penting pada perumusan APBD mengingat masyarakatlah yang memiliki informasi mengenai kondisi dan kebutuhannya. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses formulasi kebijakan APBD oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014. Kajian dilakukan terhadap proses perumusan masalah dan prioritas, agenda kebijakan, pemilihan altematif kebijakan dan penetapan kebijakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terhadap proses Formulasi Kebijakan APBD oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 yang di kaji pada tahapan-tahapan formulasi yaitu: Tahap Perumusan Masalah, Tahap Agenda Kebijakan, Tahap Pemilihan alternatif dan Tahap Penetapan kebijakan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan proses formulasi kebijakan APBD oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu bersifat bottom up. Tahapnya dimulai dari Kegiatan Musrenbang Desa dan Kecamatan yang turut melibatkan masyarakat hingga pembahasan tingkat instansi terkait di tingkat Kabupaten. Tahapan selanjutnya yaitu Pembahasan dan Penetapan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Hulu. Output akhir dari proses formulasi kebijakan APBD tersebut adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang APBD. Dalam proses formulasi tersebut ditemui beberapa kendala baik yang berasal dari sektor anggaran maupun 11011-anggaran yang menghambat proses formulasi sehingga tidak berjalan optimal