Hubungan eksekutif dan legislatif diera otonomi daerah sarat dengan konflik kepentingan masing-masing dengan kekuatan politiknya bersaing untuk merealisasikan kepentingan-kepentingannya. Dengan menggunakan kasus di kabupaten seluma Provinsi Bengkulu, makalah ini memetakan peta kekuatan konflik antara eksekutif dan legislatif melalui konsep modal politik. Dengan pemanfaatan modal politik oleh elit-elit yang bersaing berpengaruh dalam upaya mewujudkan tujuan politik dengan dalih pemanfaatan APBD diperuntukkan sepenuhnya oleh masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan sebagainya, bahkan melegalkan segala cara untuk percepatan pembangunan memalui proyek multiyears. Namun demikian, linkungan ekonomi politik ditingkat makro juga menentukan ...
Konflik adalah bagian tidak terelakan dari semua manusia. Pada permasalahan konflik alih fungsi laha...
Pemilihan kepala daerah Gubernur-Wakil Gubernur atau Bupati-Wakil Bupati atau Walikota-Wakil Walikot...
Sejak ditetapkan dan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah puda...
Karya ini memberikan informasi ilmiah berkaitan dengan potensi konflik Pemilukada yang terjadi di Ka...
Konflik eksploitasi tambang batu ilegal yang terjadi pada program normalisasi daerah irigasi Lebak ...
Proyek pembangunan di daerah tidak jarang menjadi penyebab konflik kepentingan antara pihak-pihak ya...
Negara Indonesia merupakan negara agraris, dimana sumber ekonomi dan penghidupan masyarakatnya sanga...
-politik lokal merupakan kajian yang menarik di kalangan ilmuwan dan praktisi politik pascaruntuhnya...
--politik lokal merupakan kajian yang menarik di kalangan ilmuwan dan praktisi politik pascaruntuhny...
Buku ini merupakan catatan bunga rampai hasil penelitian pristiwa kehidupan politik yang terjadi pad...
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor penyebab konflik lahan dan politik elektoral di Su...
Kebijakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Lumajang untuk menyelenggarakan pel...
Kebijakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Lumajang untuk menyelenggarakan pel...
Konflik pertanahan sering kali terjadi karena adanya sebuah benturan kepentingan antara siapa dengan...
Judul dari penulisan ini adalah kebijakan Pemerintah Indonesia dalam penyelesaian konflik kebebasan ...
Konflik adalah bagian tidak terelakan dari semua manusia. Pada permasalahan konflik alih fungsi laha...
Pemilihan kepala daerah Gubernur-Wakil Gubernur atau Bupati-Wakil Bupati atau Walikota-Wakil Walikot...
Sejak ditetapkan dan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah puda...
Karya ini memberikan informasi ilmiah berkaitan dengan potensi konflik Pemilukada yang terjadi di Ka...
Konflik eksploitasi tambang batu ilegal yang terjadi pada program normalisasi daerah irigasi Lebak ...
Proyek pembangunan di daerah tidak jarang menjadi penyebab konflik kepentingan antara pihak-pihak ya...
Negara Indonesia merupakan negara agraris, dimana sumber ekonomi dan penghidupan masyarakatnya sanga...
-politik lokal merupakan kajian yang menarik di kalangan ilmuwan dan praktisi politik pascaruntuhnya...
--politik lokal merupakan kajian yang menarik di kalangan ilmuwan dan praktisi politik pascaruntuhny...
Buku ini merupakan catatan bunga rampai hasil penelitian pristiwa kehidupan politik yang terjadi pad...
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor penyebab konflik lahan dan politik elektoral di Su...
Kebijakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Lumajang untuk menyelenggarakan pel...
Kebijakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Lumajang untuk menyelenggarakan pel...
Konflik pertanahan sering kali terjadi karena adanya sebuah benturan kepentingan antara siapa dengan...
Judul dari penulisan ini adalah kebijakan Pemerintah Indonesia dalam penyelesaian konflik kebebasan ...
Konflik adalah bagian tidak terelakan dari semua manusia. Pada permasalahan konflik alih fungsi laha...
Pemilihan kepala daerah Gubernur-Wakil Gubernur atau Bupati-Wakil Bupati atau Walikota-Wakil Walikot...
Sejak ditetapkan dan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah puda...