Implementasi Kebijakan Retribusiimb Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau

Berdasarkan data kondisi terkini yang dipaparkan oleh Pusat lnovasi pelayanan Publik, pada tanggal 27 April 2016, Indonesia menempati ranking yang memperihatinkan dalam pelayanan publik. Untuk itu pemerintah memang harus membenahi diri dalam pengelolaan UU yang termasuk pelayanan publik kepada masyarakat khususnya dibidang perizinan, terutama izin mendirikan bangunan,yang tentu akan mampu memberikan kontribusi dengan retribusi, mengingat pembangunan bangunan pada daerah, kini cukup pesat dari tahun-ketahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor dan upaya terkait dengan Implementasi Kebijakan Retribusi Daerah peningkatan pendapatan asli daerah Kota Lubuklinggau. Metode pengumpulan data dengan triangulasi data yaitu melakukan observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik purposive sampling, dimana sampling diperoleh dengan mempertimbangkan informasi yang dibutuhkan dari sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Implementasi Peraturan daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan membahas tentang Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu, yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dalam pelaksanaannya dilapangan berpedoman pada isi setiap butir pasal yang tertera didalam Peraturan daerah tersebut, adapun kendala yang dihadapi adalah Kesadaran masyarakat dalam kepemilikan IMB di wilayah Kota Lubuklinggau masih rendah, Prosedur yang berbeli-belit, biaya perizinan, dan waktu. Penyebab PAD mengalami penurunan adalah pemberian syarat dasar izin yang mengakibatkan lambatnya proses penerbitan IMB