Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Nunukan

Implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Nunukan sampai dengan saat ini masih memiliki berbagai keterbatasan sehingga membuat pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Nunukan masih belum berjalan dengan optimal. Keterbatasan yang dimiliki antara lain yaitu: keterbatasan anggaran, masih rendahnya kemampuan staf dalam pengelolaan data dan analisis, serta jumlah staf yang dimiliki masih sangat kurang mencukupi dan memenuhi proses pelayanan serta informasi data yang akurat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Nunukan dan an faktor penghambat implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Nunukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara,studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menguraikan implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Nunukan dan faktor penghambatnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Nunukan masih belum optimal, hal ini disebabkan karena kebijakan yang ada kurang dikomunikasikan atau disosialisasikan dengan baik kepada penerima layanan, sumber daya yang masih kurang terutama sumber daya manusia dan sarana penunjang, serta sikap pelaksana yang belum menunjukkan kinetja yang baik serta struktur birokrasi yang panjang