Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis {UPT) Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah di Kabupaten Nunukan

Penyelenggaraan penyuluhan pertanian dapat berjalan dengan baik dan benar apabila didukung dengan tenaga penyuluh yang profesional dan kelembagaan penyuluhan yang handal. UPT BP3K adalah lembaga penyuluhan yang ada di bawah unit organisasi BKP3D yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UP1) Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Daerah Kabupaten Nunukan. Tujuan dalam penelitian ini adalah Menganalisis lmplementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2010 dan menganalisis Faktor-faktor yang mendorong dan Menghambat dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2010. Desain penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif Lokasi penelitian di Kabupaten Nunukan dan lokus penelitian UPT pada BKP3D. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik penentuan informan dengan Purposive Sampling dan Metode analisis data yang digunakan adalah dengan Model Ana/isis Interaktif Miles Huberman dan Saldana. Agar data yang disajikan tidak bias digunakan teknik triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan implementasi kebijakan Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan sebagai tempat bertemunya penyuluh lapangan untuk Merumuskan Programa Penyuluhan dan Program Pembangunan Pertanian berjalan cukup baik sesuai kemampuan para implementator walaupun belum optimal. Faktor-faktor yang mendorong pelaksanaan implementasi adalah Komunikasi yang efektif dengan dinas teknis,Adanya sumber daya manusia yang lengkap di beberapa UPT BP3K, Sikap pelaksana kegiatan yang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan Struktur Birokrasi yang lengkap di beberapa UPT BP3K. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat adalah Tidak ada komunikasi efektif pada saat pembentukan perbup, Kurangnya sumber daya manusia di beberapa UPT BP3K,Tidak adanya pendanaan, Sarana dan prasarana yang kurang memadai, Sikap pelaksana kegiatan yang tidak bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan Struktur Birokrasi yang tidak lengkap di beberapa UPT BP3K, bila dikaitkan dengan teori yang dikemukakan Edwars III maka indikator tersebut berkaitan dengan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi