Studi Pola Kepemimpinan Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Kualitas Manajerial Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi

Penelitian ini bertolak dari permasalahan pola kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala sekolah di sekolah dasar yang ada kecamatan Purwoharjo, kabupaten Banyuwangi. Bertolak dari kerangka teoretis bahwasanya kepemimpinan merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan sesuai dengan tujuan bersama (Locke, 1999), maka tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) pola kepemimpinan yang diimplementasikan oleh kepala sekolah tatkala berhubungan dengan tenaga kependidikan yang dipimpinnya, (2) kendala yang dihadapi oleh kepala sekolah dalam menjalankan program sekolah dan berinteraksi dengan tenaga kependidikan di sekolahnya, dan (3) upaya-upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi. Desain penelitian tindakan dengan pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Sesuai dengan pandangan pendekatan kualitatif, peneliti berperan sebagai instrument kunci.Untuk itu peneliti melakukan pengamatan dan wawancara terhadap 32 partisipan yang terdiri atas kepala sekolah dasar di kecamatan ini. Studi awal menunjukkan bahwa pola-pola kepemimpinan yang digunakan di wilayah ini dapat dikategorikan ke dalam empat pola, yakni kepemimpinan delegasi, otoriter, partisipasi, dan demokrasi. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) dari keempat pola kemepimpinan, kepemimpinan partisipasi merupakan pola yang paling dominan digunakan di kecamatan ini. Secara lebih rinci: (a) dalam siklus 1 pola delegasi dapat diperlihatkan ketidekefektivan dalam pengaturan waktu sehingga kepala sekolah tidak dapat mengelola dengan baik tugas-tuigasnya. Dalam siklus 2 kepala sekolah mengelola waktu secara lebih efektif dengan mendelegasikan tugas-tugasnya kepada staf sehingga pengelolaan dapat dilakukan secara lebih baik. (b) dalam siklus 1 pola otoriter dapat ditunjukkan bahwa kepala sekolah kurang memberikan tanggung jawab dan rasa percaya diri kepada staf. Dalam siklus 2 kepala sekolah lebih sering dan intens dalam memberikan instruksi dan lebih ketat dalam memberikan supervise dan pengawasan sehingga dapat mengelola staf secara efektif melalui penerapan pola otoriter. (c) Dalam siklus 1 pola partisipasi dapat diperlihatkan bahwa kepala sekolah tidak berhasil melibatkan staf berpartisipasi dalam tindakan. Sebagian besar staf tidak mengetahui tanggung jawabnya karena kurangnya pembinaan staf oleh kepala sekolah. Dalam siklus 2 lebih memberikan persuasi dan dukungan dalam pengembangan staf sehingga kemampuan staf dapat ditingkatkan melalui penerapan pola kepemimpinan ini. (d) Dalam siklus 1 pola demokrasi dapat ditunjukkan kurangnya keterlibatan staf dalam pengambilan kepuusan yang berkaitan dengan tugas-tugasnya. Dalam siklus 2 kepala sekolah lebih memotivasi dan memberi tanggung jawab yang lebih besar kepada staf sehingga managemen demokratis dapat diimplementasikan sesuai dengan perencanaan. (2) Terdapat beberapa faktor kendala yang dihadapi kepala sekolah dalam pelaksanaann pola kepemimpinan di sekolah, di antaranya adalah kurangnya kemauan dari guru dan staf, kurangnya motivasi internal, dan ketidakpastian aturan yang berhubungan dengan kepemimpinan dan menajemen sekolah. (3) Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut kepala sekolah pada umumnya (1) memfasilitasi guru dalam pengembangan professional dalam bentuk pendidikan lanjut atau pelatihan melalui MGMP, (2) berkomitmen dalam pengembangan kurikulum dan menekankan pada peningkatan kualitas belajar mengajar di sekolahnya, dan (3) meningkatkan pembiayaan/dana untuk pengembangan staf dan guru di sekolahnya