Implementasi Kebijakan Penataan Badan Usaha Milik Daerah Di Kabupaten Bangka Barat

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan di Kabupaten Bangka Barat yang memiliki BUMD yakni Perusahaan Daerah (PD) Bumi Bangka Sejahtera (BBS). Sejak didirikan berdasarkan Peraturan Bupati no 32.4 Tahun 2011, BUMD tersebut dianggap gagal dalam mencari profit sekaligus berkontribusi bagi PAD. Setiap tahun pemerintah daerah melakukan penyertaan modal sebesar Rp 1 milyar. Kasus yang dialami oleh PT BBS ini juga banyak terjadi di daerah lainnya di Indonesia. Masalah inefisiensi pengelolaan, tidak fokusnya bisnis yang dijalankan, dan campur tangan pemerintah seringkali dianggap sebagai penyebab utama kegagalan BUMD menjalankan dwi fungsinya yaitu sebagai penyelenggara pelayanan publik dan penghasil profit bagi pemerintah daerah. Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah memberikan masukan bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan misalnya UU tentang BUMD. Hingga saat ini belum ada UU terbaru yang mengatur tentang BUMD, melainkan produk yang sudah lama sekali yakni UU no 5 Tahun 1962. Padahal lingkungan eksternal BUMD berkembang dengan sangat pesat sekali. Jika tidak ada kebijakan yang strategis dari BUMD maupun pihak terkait, maka akan sangat sulit bersaing dengan kompetitor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah desk research dalam bentuk mengevaluasi berbagai kebijakan penataan BUMD di Bangka Barat, pengamatan lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan menggunakan pisau analisis teori implementasi kebijakan publik dan konsep perubahan organisasi. Hasil akhir yang diperoleh memperlihatkan bahwa kinerja BUMD PD BBS belum mencapai hasil yang maksimal. Hingga tahun 2013 masih terjadi overhead atau sisa kerugian sekitar Rp 300 juta. Terdapat beberapa kendala dalam upaya PD BBS menjadi penyumbang PAD bagi Pemkab Bangka Barat. Hal ini bersumber dari aspek internal maupun eksternal. Di sisi lain, PD BSS juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Hal ini menjadikan bisnis yang dijalankan tidak fokus sehingga diperlukan beberapa langkah atau strategi baru. Sulitnya PD BBS dalam mengembangkan usahanya disebabkan oleh beberapa hal diantaranya tidak terfokusnya bisnis PD BBS. Kemudian belum adanya komitmen yang kuat dari pimpinan di Pemkab Bangka Barat untuk mendorong tumbuhnya bisnis PD BBS. Saran yang dapat diberikan sebaiknya PD BBS memfokuskan pada bisnis utama bidang pertambangan, dan hanya menggarap 1 atau 2 bidang bisnis tambahan, misalnya bisnis perumahan yang cukup prospektif