Analisis Implementasi Kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) (Studi Kasus di UPBJJ-UT Palangkaraya)

Uang kuliah tunggal (UKT) merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. UKT ditetapkan berdasarkan biaya kuliah tunggal dikurangi biaya yang ditanggung oleh Pemerintah. Setiap Perguruan tinggi negeri termasuk Universitas Terbuka (UT) wajib memberlakukan UKT yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mulai tahun akademik 2013 – 2014. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan UKT dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan UKT UPBJJ-UT Palangkaraya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, survey, dan dokumentasi. Implementasi kebijakan UKT UPBJJ-UT Palangkaraya didasarkan pada SK Rektor UT Nomor: 7592/UN31/KEP/2012 tanggal 11 Oktober 2012 Tentang Tarif Pendidikan (UKT) Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana Universitas Terbuka. Dengan pemberlakuan tarif UKT tersebut maka ada minimal 12 implikasi perubahan layanan kepada mahasiswa. Namun kenyataannya proses implementasi UKT (implikasi perubahan layanan kepada mahasiswa) belum sepenuhnya telah dilaksanakan, misalnya masih ada layanan bimbingan praktik (PKP dan PKM) dan praktikum non Pendas 2013 yang tidak kelola oleh UPBJJ-UT. Untuk itu peneliti mencoba menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan Edwards III. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan UKT di UPBJJ-UT Palangkaraya belum sepenuhnya telah dilaksanakan sesuai Surat Edaran Rektor UT Nomor: 19924/UN31/LL/2012 tanggal 05 Desember 2012 Tentang Implikasi Penerapan UKT Terhadap Layanan Kepada Mahasiswa. Rekomendasi penelitian ini yaitu pimpinan dan staf UPBJJ-UT wajib menyampaikan SE Rektor tentang implikasi layanan pada mahasiswa terkait pemberlakuan UKT kepada seluruh mahasiswa, dengan berbagai cara misalnya pada saat UAS, melalui email, dan pada saat TTM. Disamping itu, dibutuhkan komitmen dari pimpinan dan staf UPBJJ-UT Palangkaraya untuk memperhatikan dan melaksanakan faktorfaktor yang dapat berpengaruh dalam implementasi kebijakan UKT di UPBJJ-UT Palangkaraya yang meliputi: komunikasi, sumber daya yang dimiliki, sikap birokrasi atau pelaksana, dan struktur organisasi