Analisis Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelayanan Publik (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah)

Sebagai konsumen masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang berkualitas dari aparatur pemerintah (UU No. 25 tentang Pelayanan Publik dan KepMenPan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Namun demikian dalam prakteknya masih sering ditemui perilaku aparatur pemerintah yang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, yaitu tidak melayani kepentingan masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Untuk sebagian besar aparatur pemerintah masih menggunakan paradigma lama yaitu merasa sebagai pihak yang harus dilayani oleh masyarakat, bukan sebaliknya yaitu melayani masyarakat. Kondisi ini menyebabkan adanya anggapan bahwa dengan kinerja yang minim saja masyarakat dapat terlayani jadi untuk apa harus meningkatkan kinerja? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kinerja suatu dinas di pemerintah daerah dalam melayani kepentingan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan kependudukan dan catatan sipil. Pertanyaan penelitian ini perlu diajukan mengingat informasi mengenai kinerja dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masih terbatas. Oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan ini maka dilakukan penelitian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil), Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Institusi ini dipilih karena berdasarkan informasi masih ditemui adanya kendala dari sebagian masyarakat dalam berurusan dengan institusi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil), Kabupaten Banyumas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil), Kabupaten Banyumas dalam kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat