Tata Kelola Pemerintahan Dan Reformasi Birokrasi

Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi di Indonesia telah dicanangkan sejak Era Reformasi, tetapi mengalami kelambatan, sehingga dicanangkan kembali pada tahun 2004 sebagai reformasi gelombang II. Namun Grand Desain Reformasi Birokrasi (GDRB) baru dibuat pada tahun 2010 dan diharapkan berhasil sampai tahun 2025. Sedangkan road map-nya telah dibuat untuk setiap lima tahun sekali. Untuk periode pertama, dicanangkan tahun 2010-2014 (pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono). Seperti yang kita ketahui tahun 2014 hampir habis, pemerintahan SBY pun akan segera turun namun perubahan perilaku birokrasi (reformasi birokrasi) belum menunjukan perubah ke arah yang lebih baik. Yang ada hanyalah semakin banyak ditemukan para pejabat yang tersandung kasus korupsi, dan pelayanan kepada masyarakat, baik di pusat maupun daerah masih belum menunjukkan kinerja yang optimal, meskipun pemekaran wilayah (desentralisasi) telah direalisasikan.Dan semakin banyak aturan-aturan yang bertumpang tindih yang mengakibatkan berbelit-belitnya birokrasi di Negara kita ini. Salah satu contohnya adalah yang terjadi di kementrian agama ; untuk mengurus surat nikah saja sangat susah dan berbelit-belit, dan juga masalah di pemberangkatan haji atau umroh juga sangat rawan sekali dengan tindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum kementrian. Program-program pencapain reformasi birokrasi telah disediakan, aturan-aturan dan standar kinerja pun telah ditetapkan, namun masih banyak ditemukan pemerintahan di daerah maupun pusat yang belum mampu mewujudkannya dengan baik. Oleh karena itu lewat tulisan ini saya ingin mengungkapkan mengapa reformasi birokrasi diperlukan, faktor-faktor apa yang menjadi penghambat reformasi birokrasi dan beberapa hal yang berkaitan dengan : a) Penataan Penguatan Organisasi, Penguatan fungsi pengawasan dan Peran Lembaga Perwakilan; b) Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Kemandirian Lembaga Peradilan; c) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Penuh Integritas dalam pelayanan publik; dan d) Masyarakat Madani yang Kuat dan Partisipatif