MENEGAKKAN NETRALITAS BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2014

Ada dua pandangan dalam studi mengenai birokrasi. Pandangan pertama menempatkan birokrasi pada posisi netral dari politik, sedangkan pandangan kedua, menempatkan birokrasi pada posisi yang tidak mungkin netral dari kepentingan politik. Namun demikian di era pemilu kepala daerah secara langsung, birokrasi telah ditarik masuk kedalam ruang politik praktis. Hal ini terjadi pula pada pimilihan kepala daerah, gubernur/ wakil gubernur Lampung, birokrasi menjadi “primadona” bagi semua pasangan calon untuk meraup suara. Apalagi dari 4 (empat) pasangan calon gubernur/ wakil gubernur Lampung adalah pejabat yang masih aktif menduduki jabatan public yang sangat strategis. Dalam kasus ini birokrasi rasanya sangatlah muskil untuk bisa netral dari kepentingan politik. Hal ini lebih disebabkan, walaupun tidak sama sepertiTNI dan POLRI, namun birokrasi juga memliliki “jalur komando” yang sistimatis dan terstruktur. Untuk itu diperlukan pemikiran kritis menempatkan birokrasi pada jalur yang lurus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Demikian, birokrasi agar “kembali kejalan yang lurus”, menempatkan aparat birokrasi pada posisi dan fungsi sebagai pelayan masyarakat tanpa membedakan latar belakang afiliasi politik manapun. Sehingga upaya menegakkan netralitas birokrasi pemerintah daerah dari pengaruh politik praktis pemilihan kepala daerah 5 (lima) tahunan bisa tercapai dengan baik. Birokrasi harus didorong menjadi lebih professional, mandiri, serta kuat dalam memegang jati diri nilai-nilai sebagai aparatur sipil negara. Semoga