Kebijakan Pendidikan Jarak Jauh

Dikotomi pendidikan jarak jauh dan kelas jauh cukup mengemuka sekarang ini, antara kebutuhan simbolik dan peningkatan kualitas menjadi kabur. Sepertinya pendidikan tinggi sudah masuk dalam ranah bisnis menjauh dari ranah nirlaba, masyarakat diimingi dengan kemudahan mendapat gelar pendidikan, masyarakat dibohongi oleh lembaga pendidikan tidak kredibel bahkan oleh oknum pendidik. Pemerintah yaitu Menteri Reset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai regulator berkewajiban untuk membenahi permasalahan tersebut terhadap pendidikan tinggi yang melakukan proses pendidikan diluar norma akademik dan kebijakan pemerintah. Universitas Terbuka sebagai salah satu implementator kebijakan dalam pendidikan tinggi, khususnya program pascasarjana mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang ingin melanjutkan pada program magister. Pertanyaan dan sekaligus permasalahan yang harus dipahami penyelenggara pendidikan tinggi (pascasarjana), yaitu bagaimana proses penyelenggaran pendidikan berjalan sesuai dengan norma akademik dan berpegang pada kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan. Pemahaman dan konsistensi prinsip-prinsip pendidikan jarak jauh perlu menjadi acuan, pelaksanakan dan kontrol proses pembelajaran, profesionalisme manajemen pendidikan jarak, daya dukung teknologi dalam proses pendidikan dan administrasi akademik, dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa hasil pendidikan ini dapat dipertanggungjawabkan