Aksesbilitas Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Di Kota Denpasar

Secara realitas, angka partisipasi politik kalangan penyandang disabilitas dalam mengikuti pemilihan umum, baik pemilukada, pilpres maupun pemilu legislatif cenderung menurun. Menurunnya angka partisipasi ini kontraproduktif dengan jaminan pelaksanaan hak politik tanpa diskriminasi terutama pada kalangan penyandang disabilitas. Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 menegaskan penyelenggara pemilu harus memberikan akses bagi penyandang disabilitas. Pilihan atas tema ini menyesuaikan agenda pemilukada serentak yang akan di gelar di Provinsi Bali termasuk Kota Denpasar. Berangkat dari kondisi ini tulisan ini mengupas pelembagaan partisipasi politik kalangan disabilitas dalam pemilu guna memetakan persepsi baik dari kalangan masyarakat penyandang difabel sendiri, pemerintah maupun penyelenggara pemilu di daerah. Pilihan lokasi di Kota Denpasar dipertimbangkan karena kota ini memiliki jumlah penyandang disabilitas terbesar dibandingkan kabupaten laindi Bali serta kota ini dijuluki kota inklusi karena dinilai memiliki komitmen penyelenggaraan layanan publik berbasis disabiltas yang dijamin melalui Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2011 tentang Upaya Peningkatan Aksesbilitas bagi Penyandang Cacat di Kota Denpasar