Model lmplementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Lubuklinggau

Penelitian Ini bertujuan untuk melakukan kajian pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Lubuklinggau dikaji dengan menggunakan model Grindle. Implementasi kebijakan publik deseotralisasi ke depan harus menekankan prinsip-prinsip good governance pada fungsi-fungsi regulasi pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan masyarakat Pemahaman masyarakat tentang dasar hukum atau kebijakan publik yang ditetapkan menjadi salah satu faktor penting untuk menjamin standar layanan publik yang berkualitas. Penelitian tentang lmplementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayana Pasar di Kota Lubuklinggau bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kota Lubuklinggau dan menganalisis proses pelaksanaan pemungutan retribusi tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, mendalam (Indept Interview) dengan para informan yang ditentukan dengan teknik purposive sampling terhadap key informan yaitu beberapa pegawai pada Dinas Koperasi UMKM dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau dan beberapa pedagang di Pasar lnpres dan Pasar Bukit Sulap Kota Lubuklinggau, observasi lapangan, study pustaka dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis taksonomis dengan basil penelitian yaitu bahwa : I. Pemungutan retribusi pasar yang sudah ditetapkan tidak mencapai target 2. Rendahnya tingkat kesadaran pedagang (wajib retribusi) dan cenderung untuk menghindari kewajibannya membayar retribusi pasar. 3. Masih adanya premanisme di pasar dalam bentuk apapun yang pada kenyatannya mengganggu pelaksanaan retribusi pelayanan pasar. disamping itu juga terungkap bahwa pada dasarnya ada keinginan untuk merubah Peraturan Daerah Nomor I 4 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang digunakan sebagai payung hukum penarikan retribusi pelayanan pasar tersebut