Akuntabilitas Kepala Daerah di Persimpangan Jalan (Dari Pilkada Langsung Menuju Pilkada oleh DPRD)

Proses demokrasi melalui pilkada langsung telah melahirkan kepemimpinan kepala daerah yang harus memiliki akuntabilitas langsung kepada rakyat. Namun demikian, semakin meningkatnya derajad demokrasi ternyata belum melahirkan kepemimpinan kepala daerah yang bekerja maksimal dan berorientasi untuk kepentingan rakyat. Malahan justru banyak kepala daerah dari hasil pilkada langsung terjerat pada kasus korupsi, mulai dari status terperiksa, tersangka, terdakwa hingga terpidana. Bahkan lebih dari itu pelaksanaan pilkada langsung juga telah melahirkan terjadinya konflik diantara pendukung pasangan calon. Singkatnya hasil pilkada langsung belum dapat melahirkan kepemimpinan kepala daerah yang baik. Pendekatan demokrasi melalui system pemilihan akan membawa implikasi kepada akuntabilitas. Dalam RUU mengenai pilkada telah digagas bahwa kelak kepala daerah propinsi (Gubernur) akan dipilih melalui DPRD Propinsi, sedangkan kepala daerah kabupaten/ kota (Bupati/ Walikota) tetap akan dipilih secara langsung oleh rakyat. Perubahan pelaksanaan pilkada khususnya di tingkat propinsi ini, disamping akan merubah bentuk akuntabilitas kepala daerah kepada rakyat melalui DPRD, juga akan membawa pada konstelasi bagi partai politik peserta pemilu. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai jenis akuntabilitas, tujuan akuntabilitas kepala daerah sebagai implikasi dari rencana perubahan pilkada Gubernur yang dipilih oleh anggota DPRD propinsi. Apakah perubahan pelaksanaan pilkada propinsi ini selanjutkan akan melahirkan kepemimpinan kepala daerah yang lebih baik ? Semoga demokrasi kita tidak hanya berada dalam posisi dipersimpangan jalan, antara pilkada langsung dengan pilkada oleh DPRD, namun yang lebih penting adalah pilkada bisa melahirkan kepemimpinan yang lebih baik