Mengatasi Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Melalui 'Mekanisme Kompensasi' Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Provinsi Bali)

Perekonomian di Provinsi Bali saat ini memiliki ketergantungan yang relatif tinggi pada tiga sektor unggulan, yaitu sektor pertanian dalam arti luas, sektor sektor yang terkait dengan pariwisata, dan industri kecil dan menengah). Namun disisi lain perkembangan sektor pariwisata yang terjadi di Provinsi Bali masih menyisakan persoalan mendasar, yaitu terjadinya ketimpangan perekonomian antar wilayah. Tulisan ini berupaya untuk mendalami permasalahan diatas dengan menganalisis: pertama, perkembangan dan peranan sektor pariwisata dalam perekonomian Provinsi Bali; kedua, ketimpangan kesejahteraan antar wilayah yang terjadi; dan ketiga, upaya redistribusi yang dijalankan pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Data empiris dan berbagai studi yang pernah dilakukan semakin memperjelas kondisi ketimpangan antar wilayah yang terjadi di Provinsi Bali. Ketimpangan yang cukup mencolok terutama terjadi antara bagian selatan dan bagian utara. Salah satu pendekatan untuk mengurangi ketimpangan antara kabupaten dan kota di Provinsi Bali adalah dengan mengembangkan suatu kebijakan untuk meredistribusi kekayaan dari hasil pariwisata di wilayah destinasi wisata yang ‘kaya’ (Kab Badung3, Kab Gianyar dan Kota Denpasar) kepada wilayah di 6 kabupaten (Tabanan, Jembrana, Bangli, Buleleng, Klungkung dan Karangasem) yang destinasi wisatanya belum berkembang. Redistribusi tersebut dilakukan melalui mekanisme kompensasi dan kerjasama antar daerah dalam suatu wilayah provinsi. Upaya ini telah membawa hasil positif berupa penurunan tingkat kesenjangan PDRB perkapita antar kabupaten/kota di Provinsi Bal