Partisipasi Publik dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Tingkat Gampong, Kecamatan, dan Kabupaten merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dipertegas dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/751/SJ Tanggal 12 Maret 2009 tentang Penyusunan RKPD dan Musrenbang Tahun 2010. Musrenbang merupakan Forum Antar Pelaku Pembangunan di berbagai tingkat dalam rangka menyusun perencanaan partisipatif yang terpadu dan berkelanjutan. Musrenbang merupakan perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif dengan mengedepankan koordinasi antar unsur terkait dengan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Untuk mengetahui pelaksanaan musrenbang kabupaten, tingkat partisipasi masyarakat, dan konsistensi usulan masyarakat sebagai variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrumen peraturan Menteri Dalam Negeri, model anak tangga partisipasi masyarakat, serta dokumen hasil musrenbang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang dilakukan berdasarkan data deskriptif, yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara, serta dokumen dan peraturan pemerintah. Dalam penelitian ini, informan yang digunakan adalah unsur peserta Musrenbang Kabupaten Aceh Utara, yaitu : Bappeda Kabupaten Aceh Utara, Tokoh Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Dengan demikian permasalahan dalam penelitian ini, dapat terjawab dengan menggunakan metode analisis data yang berdasarkan pada data argumentasi yang diperoleh. Penelitian ini menunjukkan bahwa ; (1) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan secara formalitas, mengingat banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai mekanisme musrenbang. Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kabupaten Aceh Utara berada pada tahap konsultasi dan tingkat kehadiran masyarakat lebih rendah dibandingkan dengan kehadiran aparat pemerintah kabupaten. (2) Hambatan utama partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kabupaten Aceh Utara adalah durasi waktu pelaksanaan yang sangat singkat dan akses informasi perencanaan dan penganggaran yang kurang transparan. (3) Usulan masyarakat dalam Musrenbang Kabupaten Aceh Utara belum konsisten, mengingat minimnya usulan masyarakat basil musrenbang mulai dari tingkat gampong sampai kecamatan yang diakomodir dalam Musrenbang Kabupaten Aceh Utara