Pemanfaatan E-Government Oleh Pemerintah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pemanfaatan E-Governance oleh pemerintah kabupaten sintang serta untuk mengidentifikasi factor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemanfaatan E-Governance oleh pemerintah kabupaten sintang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitia yang bersifat deskriptif. Subjek penelitian atau unit analisis dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bertugas pada bagian santel dan PDE serta para operator computer/E-Governance pada badan/dinas instansi dilingkungan pemerintah kabupaten sintang sebanyak 25 orang. Selain itu, sebagai sumber informasi tambahan dalam penelitian ini, adalah sekretaris daerah kabupaten sintang, kepala Bappeda, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang, Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang. Dari hasil penelitian, aspek Pemanfaatan E-Governance dapat disimpulkan sebagai berikut: Bentuk Pelayanan pemanfaatan E-Government berdasarkan fungsi fungsi pemerintah meliputi fungsi: pelayanan, administrasi, legislasi, pembangunan, keuangan dan kepegawaian. Bentuk pemanfaatan E-Government berdasarkan fungsi pelayanan, fungsi keuangan dan fungsi kepegawaian belum semuanya dapat dilaksanakan secara optimal. Stakeholder yang memanfaatkan E-Governmet dilingkungan pemerintah kabupaten sintang adalah instansi pemerintah, kecamatan, desa/kelurahan, masyarakat, dunia usaham pers, LSM/Nho’s dan ormas. Akses pemanfaatan E-Government berdasarkan fungsi administrasi dan manajemen cukup sulit. Akses pemanfaatan E-Government berdasarkan fungsi administrasi dan manajemen cukup mudah dilakukan. Akses pemanfaatan E-Government berdasarkan fungsi legislasi di lingkungan pemerintah kabupaten sintang cukup mudah dilakukan. Akses pemanfaatan E-Government berdasarkan fungsi pembangunan di Lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang sangat sulit dilakukan. Akses pemanfaatan E-Government berdasarkan fungsi keuangan daerah di lingkungan pemerintah kabupaten sintang sangat sulit dilakukan. Akses pemanfaatan E-Government berdasarkan fungsi kepegawaian di Lingkungan Pemerintaah Kabupaten Sintang sangat sulit dilakukan. Intesitas pemanfaatan E-Government berdasarkan fungsi pelayanan dilingkungan pemerintah kabupaten sintang masih jarang dilakukan. Intensitas pemanfaatan E-Government berdasarkan fungsi legislasi di Lingkungan pemerintah kabupaten sintang tidak pernah dilakukan. Intensitas pemanfaatan E-Government berdasarkan fungsi kepegawaian dilingkungan pemerintah kabupaten sintang tidak pernah dilakukan. Berdasarkan aspek factor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan E-Government oleh pemerintah kabupaten sintang dapat disimpulkan sebagai berikut: komitmen pemerintah daerah kabupaten sintang cukup tinggi dalam memanfaatkan E-Government. Sesuai dengan Inpres No 3/2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-Government, bupati diamantakan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas fungsi dan kewenanganya masing-masing guna terlaksananya pengembangan E-Governanment. Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang terdapat di jajaran pemerintah kabupaten sintang, baik dalam memasang jaringan, mengoperasikanya maupun dalam memelihara fasilitas E-Government yang tersedia. Terbatasnya anggaran bagi pengadaan peralatan penunjang fasilitas E-Government. Hal ini disebabkan dana yang tersedia lebih difokuskan pada kegiatan-kegiatan lainya yang memang menjadi prioritas pembangunan di kabupaten Sintang yaitu sektor transportasi, pendidikan dan kesehatan. Memperhatikan pemanfaatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan E-Government dilingkungan pemerintah kabupaten sintang sebagaimana diungkapkan di atas. Maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut: untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (PNS) yang terdapat di jajaran pemerintah kabupaten sintang dalam memasang jaringan, mengoprasikan serta memelihara fasilitas E-Government perlu dilakukan pendidikan dan latihan secara kontiyu terhadap PNS yang ada. Selain itu, dapat dilakukan juga dengan mengirimkan atau menyekolahkan PNS khusus untuk menangani fasilitas E-Government tersebut. Pada masa-masa mendatang anggaran bagi pengadaan peralatan penunjang fasilitas E-Government dapat terus ditingkatkan mengingat arti penting E-Government itu sendiri dalam penyelenggaraan pembangunan daerah mamupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat