Implementasi Prinsip-Prinsip Pemungutan Pajak Dalam Pajak Bumi dan Bangunan di Bangka Barat

Penelitian ini difokuskan pada implementasi prinsip-prinsip pemungutan pajak bumi dan pembangunan di kabupaten Bangka barat dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan 1) bagaimana system dan mekaninsme pemungutan PBB, 2) cara menentukan potensi objek dan subjek PBB; 3) cara menetapkan target penerimaan PBB setiap tahun; 4) peran public/ wajib pajak dalam membayar PBB; 5) peran tim intensifikasi PBB dalam pencapaian target penerimaan PBB; 6) peran kebijakan pemerintaha daerah berkaitan dengan PBB. Metode penelitian yang digunakan dalam syudi ini adalah metode kualitati. Data dan informasi diperoleh dari sumber data, yaitu nara sumber didukung oleh dokumen sesuai dengan setting dan field penelitian. Instrument penelitian adalah peneliti sendiri dengan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari pengamatan, wawancara, dokumen dan selanjutnya ditafsir, sehingga diperoleh temuan penelitian. Hasil temuan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pemungutan pajak belum sepenuhnya diterapkan dalam implementasi pajak bumi dan bangunan (PBB) di kabupaten Bangka barat, karena self assessment dalam system pemungutan pajak belum diterapkan sepenuhnya. Potensi objek dan subjek pajak yang secara kuantitas masih cukup besar banyak belum terdaftar, sehingga peran public masih rendah, jumlah tunggakan dinilai relative tinggi, tim intensifikasi PBB belum bekerja secara optimal dan peran pemda hanya terbatas pada penyampaian surat pemeberitahhuan pajak terhutang (SPPT) dan penagihan PBB sector pedesaan dan perkotaan saja. Untuk mengatasi permasalahan di asts yang perlu dilakukan adalah a) peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi PBB; b) pendaftaran objek dan subjek pajak yang masih potensial dengan melibatkan para kepala desa/ lurah c) melibatkan para kepala desa/ lurah dalam penagihan tunggaka-tunggakan yang cukup besar d) mengoptimalkan peran tim intensitasi PBB dengan dukungan cukup dari kantor pelayanan PBB pemrintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten