Patologi Birokrasi Dalam Pengembangan Karier Pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis patologi birokrasi pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Buton. Selain hal itu, penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan karier pegawai di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Buton. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan desain dan metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengungkap sebab-sebab patologi birokrasi, dimensi timbulnya patologi birokrasi, dan akibat patologi birokrasi di Setda Kabupaten Buton. Informan penelitian terdiri atas Ketua dan Anggota Tim Baperjakat, pejabat eselon lingkup Sekretariat Daerah, dan pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Buton. Instrumen penelitian menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan memakai dokumen-dokumen yang mendukung penelitian. Metode analisis data dilakukan untuk mengolah data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui interpretsi terhadap data-data yang ada berdasarkan keterangan para informan, data tertulis, dan pengalaman empiris penulis dalam bentuk analisis yang kritis, sehing.;a diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa patologi birokrasi pada Setda Kabupaten Buton disebabkan oleh pelaksanaan fungsi dan adanya kepentingan-kepentingan pejabat politik terhadap birokrasi di Setda Kabupaten Buton. Patologi birokrasi yang terjadi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton dalam pengangkatan dalam jabatan yang bersifat politis, juga karena rendahnya pengetahuan petugas pelaksana dan situasi internal dalam instansi. Rendahnya pengetahuan menyangkut petugas pelaksana disebabkan oleh aspek pendidikan, pangkat/gol. ruang, dan senioritas yang kurang diperhatikan, sedangkan pada aspek situasi internal dalam intansi disebabkan oleh tidak adanya perencanaan dan keterbukaan waktu pelantikan, koordinasi, dan penyampaian kepada para calon. Untuk itu, disarankan agar penempatan pejabat struktural perIu memperhatikan aspek pendidikan, pangkat/gol. ruang, dan senioritas serta memposisikan Sekretaris Daerah sebagai pejabat Pembina Kepegawaian di daerah