Pengukuran Kinerja Organisasi dengan Pendekatan Balanced Scorecard (Studi Kasus pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengemban tugas yang cukup berat, salah satunya mengemban sektor unggulan yaitu sektor pariwisata. Untuk dapat mencapai visi dinas, yaitu mewujudkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai daerah wisata yang berbasis budaya dan bahari serta tetap fokus mencapai tujuan strategik ini, dinas harus selalu mengukur kinerjanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini dan kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diukur dengan pendekatan balanced scorecard. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, review dokumentasi, kuesioner (angket). Yang menjadi responden adalah pejabat eselon di dinas, mitra kerja, pelaku wisata, dan responden di pintu keluar Bandara Depati Amir. Selama ini pengukuran kinerja dinas menggunakan (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) LAKIP, yang dibagi ke dalam pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, dengan hasil pengukuran kinerja sangat baik Hasil pengukuran kinerja dinas dengan balanced scorecard terbagi dalam empat perspektif Perspektif customer and stakeholder hasilnya belum baik karena mayoritas responden menyatakan kebijakan dinas belum sesuai keinginan responden. Perspektif financial, menunjukkan hasil kinerja cukup baik, ditandai dengan kenaikan PAD, realisasi anggaran cukup baik, walaupun PDRB dari sektor pariwisata masih kecil. Perspektif internal process masih cukup baik, hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Perspektif Employees dan Organization Capacity kurang baik, ditandai dengan sarana dan prasana dinas belum mendukung pelaksanaan tugas pegawai, pelatihan bagi pegawai masih rendah. LAKIP belum dapat menggambarkan kinerja dinas secara keseluruhan. sedangkan pengukuran kinerja dengan pendekatan balanced scorecard setiap perspektifnya didasarkan pada rencana strategis. Pengukuran kinerja dengan menggunakan pendekatan balanced scorecard tidak dimaksud untuk menggantikan LAKIP, tetapi dapat digunakan untuk melengkapi kekurangan pengukuran kinerja yang ada pada LAKI