Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kabupaten Sintang

Penelitian implementasi kebijakan SIAK di Kabupaten Sintang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang pembangunan database kependudukan dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan melalui kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan factor-faktor yang mempengaruhinya. Populasi pada penelitian ini adalah pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dan masyarakat yang mendapatkan pelayanan, sampel ditentukan secara purposive. Metode pengumpulan data meliputi metode wawancara, observasi dan kuesioner dan analisis pengolahan data yang digunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, implementasi kebijakan SIAK di Kabupaten Sintang dengan melakukan penataan administrasi kependudukan yang menggunakan teknologi informasi dan komputerisasi SIAK melalui kegiatan pencatatan biodata penduduk, penerbitanKK, penerbitan KTP dan penerbitan akta catatan sipil berbasis NIK. Tanggapan masyarakat terhadap impelemtasi SIAK kurang setuju hal ini dikarenakan panjangnya birokrasi yang harus ditempuh dalam mendapatkan dokumen kependudukan, besarnya biaya yang harus dikeluarkan dan waktu yang diperlukan cukup lama. Factor pendukung yang mempengaruhi implementasi kebijakan SIAK di Kabupaten Sintang (1) regulasi, (2) penataan kelembagaan (3) penyediaan sarana dan prasarana (4) adanya dukungan dari stakeholder, sedangkan yang menjadi factor menghambat meliputi (1) kondisi geografis (2) sumber daya manusia (3) sarana pencatatan administrasi kependudukan (4) belum tersedianya computer SIAK dan jaringan komunikasi data di tingkat kecamatan, dan (5) kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan. Kesimpulan pada penelitian ini bahwa pengelolaan kebijakan SIAK dalam mengelola adminstrasi kependudukan melalui kegiatan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan. Pendaftaran penduduk khususnya penerbit KK, KTP dan perpindahan penduduk dalam satu kabupaten belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Tanggapan responden terhadap implementasi SIAK, sebanyak 74% responden kurang setuju. Saran yang disampaikan dalam membuat kebijakan harus disesusaikan agar diketahui dan mendapatkan dukungan dari masyarakat